News

Beberapa Kades Dan Perwakilan Warga Terdampak Trase Jalan Tol Jogja – Solo Minta Pemkab Klaten Terbitkan Perbup Soal Ganti Rugi

KLATEN. |] PojokKlaten.com – Beberapa Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang tanah atau lahannya terdampak Proyek Pembangunan jalan tol Jogja-Solo, hari Jum’at mengadakan audiensi dengan Pemkab Klaten di Ruang Rapat B2 Kompleks Kantor Bupati Klaten jalan Pemuda Selatan Kota Klaten.

Kades yang hadir pada hari ini antara lain Kades Kadirejo kecamatan Karanganom, Agus Widodo, Kades Jungkare kecamatan Karanganom, Wakhid Mukhsin, Kades Karangduren kecamatan Kebonarum, Muhammad Marsum, seorang tokoh masyarakat, Brigjen TNI (Purn) Mindaryanto serta beberapa perwakilan warga.

Sebagaimana disampaikan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Klaten pekan lalu, dalam audiensi dengan Pemkab Klaten hari ini, para Kades dan perwakilan warga masyarakat itu juga menyampaikan persoalan seputar nilai ganti rugi yang ditentukan oleh pihak appraisal terhadap bangunan dan tanaman yang ada di atas lahan terdampak trase jalan tol yang tidak terinci tetapi hanya “glondongan” atau dipukul rata begitu saja.

Mereka ingin pihak appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP) dalam menentukan harga atau nilai ganti rugi terhadap tanaman atau bangunan yang ada di atas lahan terdampak trase jalan tol secara terinci berdasarkan jenis tanaman dan kualitas bangunannya.

Selanjutnya, mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini bupati Klaten dapat menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penentuan harga satuan terhadap tanaman dan bangunan yang ada di atas lahan yang terdampak trase jalan tol berdasar jenis dan kualitasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten yang dalam hal ini diwakili oleh Assisten 1 Sekda Kabupaten Klaten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, dr. Rony Roekmito menampung semua aspirasi yang disampaikan para Kades dan tokoh masyarakat dan selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini kantor ATR/BPN Kabupaten Klaten dan KJPP yang dipercaya oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Klaten sebagai pihak appraisal dalam pelaksanaan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol yang melewati wilayah kabupaten Klaten.

Terkait soal permintaan tentang penerbitan Perbup, sebagaimana dijelaskan Rony Roekmito, Pemkab Klaten akan mempelajarinya terlebih dahulu dengan melibatkan bagian hukum Pemkab Klaten.

” Soalnya ini proyek strategis nasional, mestinya sudah ada dasar atau landasan hukum dari Pemerintah pusat yang lebih kuat kedudukan hukumnya daripada Perbup. Tetapi bagaimanapun itu masukan bagus, kami tampung dan kami pelajari dulu…” ujar Rony Roekmito.

Dr. Rony Roekmito yang pada saat pertemuan di Ruang B2 itu didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Klaten, Joko Purwanto, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Widyanti serta perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Klaten, Jajang Prihono itu, dalam waktu dekat akan mempertemukan ketiga pihak tersebut yaitu Kantor ATR/BPN Kabupaten Klaten, Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) dan Perwakilan Kades dan warga masyarakat terdampak trase jalan tol tersebut. (Sarjana)

Bagikan berita ini di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *