News

KaDisdik : “Pendidikan Karakter Anti Korupsi Perlu Diimplementasikan Dalam Pengelolaan Pendidikan “

KLATEN. |] PojokKlaten.com – Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Klaten, dalam hal ini Bidang Pendidikan Sekolah Dasar bekerja sama dengan Inspektorat Pemkab Klaten menyelenggarakan sosialisasi pendidikan karakter anti korupsi pada sekolah dasar kabupaten Klaten tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan hari Selasa (7/6) di Gedung PGRI Kabupaten Klaten, Jalan Dewi Sartika Klaten Tengah.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Klaten, Wahyu Sugiharja kepada media ini mengatakan, kegiatan kali ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Klaten dengan Inspektorat Kabupaten Klaten dalam memberikan pemahaman dan pengertian tentang tindak korupsi dan upaya pencegahannya kepada para guru sekolah dasar di seluruh wilayah kabupaten Klaten.

Adapun yang menjadi narasumber adalah Wasito Jati dan Budi Prasetyo dari Inspektorat kabupaten Klaten. Acara dibuka oleh Assisten 1 Sekda Kabupaten Klaten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial,dr. Rony Roekmito mewakili Bupati Klaten, Hj. Sri Mulyani.
Wasito Jati. dalam pemaparannya antara lain menjelaskan praktek pemberian gratifikasi dari pihak lain kepada guru terkait kedinasan.

“Apabila guru sedari awal tidak menerima gratifikasi dari pihak lain, tidak perlu melaporkannya ke KPK atau ke inspektorat, tidak ada sanksi hukumnya. Kecuali sedari awal si penerima tidak lapor tetapi ada pihak lain yang melaporkan dugaan gratifikasi itu ke KPK atau Inspektorat…” jelas Wasito Jati.

Terpisah, Kabid SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Klaten, Wahyu Sugiharja menjelaskan pada tahun 2022 besok, sudah diatur bahwa baik sekolah swasta maupun negeri akan diperlakukan sama dalam hal sumber pendanaan operasional sekolah. Setiap sekolah diminta memilih salah satu sumber pendanaan, apakah menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari Pemerintah atau Menerima Sumbangan dari pihak ketiga (Orang tua siswa).

” Bagi sekolah yang menerima BOS, dilarang menerima sumbangan dari pihak ketiga atau sebaliknya. Sekolah bisa menerima sumbangan dari pihak ketiga tetapi tidak diberi BOS oleh Pemerintah..” jelas Wahyu.

Terkait kebijakan pemberian BOS ini, terhadap sekolah yang jumlah siswanya minim, jumlahnya di bawah 65 siswa maka BOS juga tidak diberikan. Namun Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Klaten akan berusaha meminta bantuan anggaran .dari APBD Kabupaten Klaten…” lanjut Wahyu.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Klaten, Wardani Sugiyanto menggaris bawahi, pendidikan anti korupsi harus dipahami dan diimplementasikan di dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya pendidikan anti korupsi ini juga harus diedukasikan kepada para siswa dan guru di semua tingkatan sekolah. (Sarjana)

 

Bagikan berita ini di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *